Virenial Peraturan

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat MATERI POKOK PERATURAN Keppres ini menetapkan mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan lbadah Haji dan Nilai Manfaat pada masing-masing embarkasi di Indonesia. METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Keputusan Presiden … Read more

Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025 MATERI POKOK PERATURAN Keppres ini menetapkan mengenai program penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keppres ini. METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025 T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 5 Bentuk Keputusan Presiden (Keppres) Bentuk … Read more

Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2025 MATERI POKOK PERATURAN Keppres ini menetapkan mengenai program penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keppres ini. METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2025 T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 4 Bentuk Keputusan Presiden (Keppres) Bentuk … Read more

Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025 MATERI POKOK PERATURAN Keppres ini mengatur mengenai cuti bersama pegawai ASN tahun 2025. Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan pegawai ASN. METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025 T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat … Read more

Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional MATERI POKOK PERATURAN Keppres ini menetapkan Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Satuan Tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Satuan Tugas memiliki tugas antara lain mendorong peningkatan koordinasi perumusan kebijakan/regulasi dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah; merumuskan dan menetapkan standar prioritas kegiatan usaha, ketersediaan pembiayaan, … Read more

Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih MATERI POKOK PERATURAN Inpres ini menetapkan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Melalui Inpres ini diinstruksikan untuk mengambil langkah-langkah komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk melaksanakan kebijakan strategis optimalisasi dan percepatan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. … Read more

Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem MATERI POKOK PERATURAN Inpres ini menetapkan mengenai optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Melalui Inpres ini diinstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program … Read more

Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah MATERI POKOK PERATURAN Inpres ini menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mendukung pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri, serta penyaluran Cadangan Beras Pemerintah. METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 … Read more

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional MATERI POKOK PERATURAN Inpres ini menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan integrasi data sosial dan ekonomi nasional dengan memastikan akurasi, interoperabilitas, dan pemutakhiran data, serta sinergi antar kementerian/lembaga. METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun … Read more

Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan MATERI POKOK PERATURAN Inpres ini menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing antara lain untuk melaksanakan pendayagunaan penyuluh pertanian dalam pencapaian swasembada pangan berkelanjutan melalui peran serta aktif dalam proses pengawalan dan pendampingan, diseminasi, dan transformasi modernisasi pertanian. METADATA PERATURAN Tipe Dokumen … Read more