Virenial Peraturan

Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Tahun 2025 MATERI POKOK PERATURAN PP ini mengatur mengenai dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Pemerintah ini bertujuan memberikan keringanan pembayaran Iuran JKK pada program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk jangka waktu tertentu bagi Perusahaan industri padat karya tertentu dengan tetap memberikan pelindungan … Read more

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan MATERI POKOK PERATURAN PP ini mengubah beberapa ketentuan dalam PP Nomor 37 Tahun 2021. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 ini mencakup perubahan atas ketentuan mengenai syarat kepesertaan, kadaluarsa klaim, syarat mengiur, dan bukti Pemutusan Hubungan Kerja. Tujuan perubahan Peraturan Pemerintah … Read more

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Indra Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) MATERI POKOK PERATURAN PP ini mengubah dan/atau menambah beberapa ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 1970. Diantara Bab I dan Bab II disisipkan 1 (satu) bab, yang mengatur mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Perusahaan … Read more

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Yodya Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) MATERI POKOK PERATURAN PP ini mengubah dan menambah beberapa ketentuan dalam PP Nomor 39 Tahun 1970. Diantara Bab I dan Bab II disisipkan 1 (satu) bab, yang mengatur mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Perusahaan … Read more

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Virama Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) MATERI POKOK PERATURAN PP ini mengubah dan menambah beberapa ketentuan dalam PP Nomor 38 Tahun 1970. Diantara Bab I dan Bab II disisipkan 1 (satu) bab, yang mengatur mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Perusahaan … Read more

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan MATERI POKOK PERATURAN Perpres ini mengatur mengenai Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan. Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan. METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai … Read more

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi MATERI POKOK PERATURAN Perpres ini mengatur mengenai Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan. METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan … Read more

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah MATERI POKOK PERATURAN Perpres ini mengatur mengenai Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan. METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Presiden … Read more

Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional MATERI POKOK PERATURAN Perpres ini mengatur mengenai percepatan pembangunan pergaraman nasional. Pembangunan pergaraman nasional bertujuan untuk mewujudkan swasembada garam nasional pada tahun 2027. METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 17 Bentuk Peraturan Presiden (Perpres) Bentuk … Read more

Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia MATERI POKOK PERATURAN Perpres ini menetapkan mengenai sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil) / ISPO adalah sistem usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Industri Hilir Kelapa Sawit, dan Usaha Bioenergi Kelapa Sawit yang layak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan … Read more